Teliti Sebelum Membeli

Mia:

Saya beberapa hari lalu menggunakan jasa penerjemah tersumpah di beberapa perusahaan. Namun ternyata yang mendatangani adalah orang yang sama dengan SK Gubernur 527/1995. Ternyata yang menerjemahkan orang yang berbeda. Mengapa hal ini bisa terjadi? Yang menerjemahkan dan yang menandatangani adalah orang lain?

ketika saya meminta legalisasi dari si penerjemah dokumen saya, ternyata sang penerjemah menggunakan kertas yang sama dengan tandatangan dan cap dari orang yang sama yaitu dengan SK Gubernur 527/1995.

Saya tidak paham. Apakah ada kode etik bagi penerjemah tersumpah? Apakah di dunia penerjemah tersumpah, cara ini sebagai cara berjualan? yaitu dengan menjual kertas dengan bubuhan cap dan tanda tangan, padahal bukan orang tersebut yang menerjemahkan.

Mohon pencerahannya, karena saya butuh penerjemah tersumpah. namun saya meragukan kode etik penerjemah tersumpah ini.

Terimakasih

Selengkapnya: Kecewa dengan Penerjemah Bersumpah.

Indra Blanquita:

Mbak Mia yang baik,

Terima kasih telah menghubungi HPI tentang permasalahan ini.

Pengalaman yang Mbak Mia ceritakan di atas bukan yang pertama kami dengar, dan tentu ini sangat disayangkan. Ini yang disebut sebagai praktik “jual beli kertas” oleh penerjemah bersumpah yang sudah cukup lama berlangsung dan menjadi keprihatinan kita bersama, terutama Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI). Kami berharap ini tidak terjadi lagi karena tentu akan berdampak pada mutu hasil terjemahan dan memberi gambaran buruk pada profesi penerjemah, khususnya penerjemah bersumpah.

Apalagi jika orang yang bersangkutan adalah anggota HPI. Semoga bukan anggota HPI, karena kami sudah sangat sering membahas tidak etisnya praktik ini dan berharap para praktisi profesional semakin menyadarinya.
Untuk semua pengguna jasa, kami anjurkan untuk mencari penerjemah yang terdaftar di HPI, yang bisa dilihat melaluihttp://sihapei.hpi.or.id/. Mereka semua adalah anggota penuh HPI dan kredensialnya jelas.

Jika Mbak memiliki pertanyaan lain, silakan hubungi sekretariat@hpi.or.id

Semoga tanggapan ini memuaskan Mbak Mia.

Salam HPI.
Indra Blanquita Danudiningrat
Bidang Humas HPI

Syahdan, pada era tahun ’70-’80an ketika Indonesia mulai dilirik oleh investor asing, Gubernur DKI Bapak Tjokropranolo berpendapat penerjemahan berbagai dokumen kontrak tidak dapat dibiarkan tak terkendali, perlu “dikawal.” Maka, lahirlah Ujian Kemampuan Penerjemah yang menelurkan gelar Penerjemah Bersumpah. Oleh karena itulah UKP hanya diselenggarakan di Jakarta dan diangkat sumpahnya oleh Gubernur DKI. Sejak tahun 2010 UKP tidak diselenggarakan lagi.

Simak Kiat untuk Pengguna Jasa Penerjemah.

Simak beberapa tulisan tentang Tes Sertifikasi Nasional Himpunan Penerjemah Indonesia (TSN HPI).

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: